Menkopolhukam harapkan penegakan hukum lebih profesional

Rabu, 14 Februari 2018 18:45

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto berharap penegakan hukum di Indonesia agar lebih profesional dan mandiri agar dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dengan kualitas unggul.

"Diskusi ini sangat penting untuk kehidupan hukum di Indonesia karena seperti diketahui Indonesia merupakan negara demokrasi dan negara hukum sehingga bisa menghasilkan kesepakatan bersama," katanya setelah menjadi pembicara saat diskusi penyamaan persepsi dalam penegakan hukum di Nusa Dua, Bali, Rabu (14/2).

Dalam diskusi yang dihadiri oleh Jaksa Agung, Ombudsman RI, MPR, perwakilan universitas negeri dan kejaksaan tinggi se-Indonesia, topik utama pembahasan terkait penyamaan persepsi dalam penegakan hukum di antra aparat penegak hukum.

Menurut Wiranto, diskusi yang ada diharapkan bisa memberi masukan terhadap penegakan hukum, sehingga nantinya bisa diolah atau dibahas di tingkat DPR dan pemerintah.

"Bila berbicara persaingan global yang diperlukan adalah pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat. Pertumbuham ekonomi bisa dikatakan berhasil apabila memiliki kondisi yang stabil. Kondisi stabil bisa tercipta apabila penegakan hukum itu kuat," katanya.

Oleh karena itu, diskusi ini bertujuan untuk merekonstruksi kembali bagaimana penegakan hukum yang berkualitas. "Dari situ nanti diharapkan ada masukan-masukan, yang nantinya akan dibahas pada tingkat DPR dan pemerintah," ujarnya.

Wiranto mengaku belum membicarakan soal amandemen. Namun hanya sebatas pemikiran yang konstruktif mengenai penegakan hukum. "Kita tidak mengubah satu sistem, tetapi kita meningkatkan profesinalitas. Sistem itu ketentuannya undang-undang dan melalui kaidah-kaidah serta prosesnya panjang," ujarnya.

Saat ini, Indonesia sedang menghadapi pilkada serentak, setelah itu pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden. "Artinya, saat ini sedang menghadapi tahun politik. Jika penegakan hukum pada tahun politik lemah, tentu akan mengganggu stabilitas keamanan," ujarnya.

Sementara itu, Jaksa Agung Muhhammad Prasetyo mengatakan poin penting yang di sampaikan Menkopolhukam adalah untuk mewujudkan keadilan dan penegakan hukum yang baik harus dijaga agar proses hukum akan berkualitas.

"Dalam diskusi ini, dibahas tentang upaya penguatan kedudukan dan posisi kejaksaan dalam konstitusi yang selama ini belum dinyatakan secara eksplisit," ujarnya.

Dia berharap penegakan hukum oleh kejaksaan akan lebih bisa memenuhi harapan masyarakat dalam memperoleh keadilan dan untuk mewujudkan keadilan tersebut hukum harus dijaga dan dirawat.

"Apa yang dilakukan saat ini merupakan upaya untuk merawat hukum. Ketika praktisi dan akademisi bertemu maka diharapkan menghasilkan yang baik," katanya. (Ant)

REDAKSI-DEN

Baca Juga

Komentar