Negara ASEAN mana saja yang mengakui kedaulatan Israel?

Kamis, 07 Desember 2017 17:06

Infografis (dari berbagai sumber) Infografis (dari berbagai sumber)

Pada hari Rabu (5/12) di Gedung Putih, Presiden Amerika Serikat Donald Trump membuat pengakuan resmi atas Yerusalem sebagai ibu kota negara Israel. Tindakan ini memicu sejumlah besar kecaman dari masyarakat internasional yang menganggapnya sebagai hal yang gegabah dan tidak mengindahkan proses perdamaian Israel-Palestina yang masih belum tuntas.

Diketahui bahwa, Israel yang berdiri di atas wilayah yang sebelumnya merupakan wilayah Palestina pada 1948 telah melanggar rencana partisi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan mencaplok secara unilateral kota Yerusalem Barat pada Perang 1948 yang mendirikan negara Zionis tersebut. Sementara Yerusalem Timur – yang dicita-citakan oleh Palestina sebagai ibu kota negaranya dalam rencana partisi PBB direbut oleh Israel pada Perang 6 Hari melawan Mesir, Suriah dan Yordania di tahun 1967.

Sejumlah negara yang kini merupakan anggota ASEAN terbelah akan hubungannya dengan Israel. Beberapa di antaranya telah menjalin hubungan sejak cukup lama; sementara lainnya malah menolak sama-sekali menjalin hubungan diplomatis dengan negara yang menghimpun berbagai diaspora bangsa Yahudi tersebut.

Dari situs resmi Kementerian Luar Negeri Israel, dijelaskan bahwa negara itu menjalin hubungan cukup baik dengan sejumlah negara anggota ASEAN. Sebagian di antaranya bahkan terjalin lebih dari lima puluh tahun yang lalu, seperti Filipina, Myanmar dan Thailand. Negara-negara anggota ASEAN yang juga masih atau pernah berada di bawah rejim komunis seperti Kamboja, Laos dan Vietnam juga menjalin hubungan terutama sejak berakhirnya Perang Dingin secara efektif di tahun 1990an. Khususnya dengan Vietnam, terdapat kerjasama di bidang ekonomi perdagangan dan pertanian.

Secara khusus Thailand mengakui keberadaan baik negara Israel maupun Palestina, dan menjadi salah satu destinasi wisata populer warga negara Israel di Asia Tenggara. Sejak keluar dari Federasi Malaysia, Singapura telah menjalin hubungan yang mesra, meski kerap kali low profile. Mengingat besar negaranya dan situasi khusus yang sama-sama dimiliki oleh kedua negara kecil itu, terdapat hubungan istimewa antara Israel dan Singapura. Bahkan secara militer, Singapura banyak mencontoh sistem yang dilaksanakan di Israel termasuk sistem wajib militernya. Sejumlah penasehat keamanan Israel pun dikerahkan untuk melatih militer Singapura di awal berdirinya negara tersebut.

Tiga negara anggota ASEAN tidak mengakui negara Israel meskipun setidaknya dua di antaranya pada kenyatannya memiliki hubungan di tingkat praktis seperti terkait bisnis maupun sosial. Brunei, Indonesia dan Malaysia merupakan negara yang juga memiliki penduduk mayoritas beragama Islam serta tidak mengakui Israel sejak awal pendirian negara tersebut.

Namun pada prakteknya, masing-masing warga negara Indonesia dan Israel contohnya dapat saling mengunjungi negara lainnya. Hal itu utamanya terkait dengan ziarah, bagi warga Indonesia ke tempat-tempat ziarah yang populer baik bagi umat Muslim maupun Kristen di Israel. Seperti dilansir The Jerusalem Post, diperkirakan setiap tahunnya antara 11 -15 ribu warga negara Indonesia pergi ke Israel, sebagian besar untuk tujuan wisata ziarah. Nilai perdagangan antara kedua negara diperkirakan sebesar USD 400 – 500 juta di tahun 2015 (sekitar 5,4-6,8 trilyun rupiah). Bahkan ditenggarai sejumlah kerjasama di tingkat militer pun, seperti penjualan pesawat tempur dan pelatihan personilnya pernah dilakukan antar kedua negara.

Sebagai respons terbaru atas keputusan AS untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, Pemerintah Indonesia telah mengambil inisiatif untuk mengajak negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) mengadakan sidang khusus guna membahas dan mengambil sikap atas perkembangan diplomasi ini.

"Pengakuan sepihak tersebut telah melanggar berbagai resolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB, yang Amerika Serikat menjadi anggota tetapnya. Ini bisa mengguncang stabilitas keamanan dunia," seperti dijelaskan Presiden Joko Widodo dalam keterangan persnya hari Kamis (7/12).

Rencananya sidang khusus OKI ini akan diadakan di Istanbul, Turki pada tanggal 13 Desember mendatang.

REDAKSI-MA

Baca Juga

Komentar