Majelis hakim perintahkan kuasa hukum hadirkan Warsiah

Kamis, 07 Desember 2017 17:46

Foto: Amsal. Foto: Amsal.

Ketua Majelis Hakim Saryana SH memerintahkan kuasa hukum tergugat untuk menghadirkan kliennya Warsiah. Pasalnya, dr Natigor Sipahutar melalui kuasa hukumnya, menduga ada kejanggalan dalam kuasa hukum tergugat terkait perkara perdata Nomor : 492/Pdt.G/2017/PN.Mdn tertanggal 5 September 2017 di Pengadilan Negeri (PN) Medan. 

Hal itu ditegaskan Saryana kepada Singot Sianturi SH dan Horas Gultom SH selaku kuasa hukum tergugat (Warsiah) setelah bersepakat kepada dua hakim anggota, Japerson Sinaga SH dan Sabarulina SH, di ruang Kartika Gedung Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (07/12) siang. 

"Keputusan majelis, agar kuasa hukum menghadirkan Warsiah di persidangan pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2017, dan membuat jawaban secara tertulis atas surat yang dimohonkan kuasa hukum penggugat terkait hal mohon dihadirkan in person tergugat Warsiah di persidangan, untuk klarifikasi surat kuasa tergugat perkara perdata Nomor : 492/Pdt.G/2017/PN.Mdn," tegas Saryana kepada Singot Sianturi SH dan Horas Gultom SH di hadapan kuasa hukum penggugat Drs Nurdin Sipayung SH MHum seperti dilaporkan Kontributor elshinta, Amsal. 

Sementara Drs Nurdin Sipayung SH MHum selaku kuasa hukum dr Natigor Sipahutar Sp OG menyebutkan, permohonan untuk dihadirkan in person tergugat Warsiah di persidangan untuk klarifikasi surat kuasa tergugat, karena ada kecurigaan. "Persidangan hari ini beragendakan replik. Tapi kami belum menyampaikan replik karena kami masih mempersoalkan surat kuasa tergugat, bahwasanya sudah mengetahui ada gugatan kepada tergugat pada tanggal 27 September 2017. Padahal, jelas panggilan melalui Pengadilan Negeri Meulabuh Aceh Barat, baru dikirim oleh Pengadilan Negeri Medan pada 28 September 2017. Namun setelah kami sampaikan keberatan ini pada persidangan, Rabu 29 Nopember 2017 yang lalu, ternyata jawaban dari kuasa hukum tergugat menyatakan silap," ungkapnya. 

Berdasarkan alasan tersebut, Nurdin Sipayung menegaskan, pihaknya meragukan surat kuasa tergugat terhadap kuasanya, karena bagaimana tergugat Warsiah sudah mengetahui adanya gugatan perkara No. 429/Pdt.G/2017/PN.Mdn ini terhadap dirinya pada tanggal 27 September 2017, padahal panggilan baru dikirim tertanggal 28 September 2017.

"Selain itu, sesuai dengan risalah panggilan dari Pengadilan Meulabuh, bahwa nama Warsiah tidak pernah ada berdomisili di Jalan Nasional Lingkungan III, Kelurahan Rundek, Kecamatan Johan Pahlawan yang dikutip berdasarkan surat keterangan kepala dusun (Kadus) Lingkungan III Lizar Mustari pada 9 Oktober 2017. Sehingga kami menduga bahwa nama Warsiah bisa jadi dicatut oleh oknum untuk menguasai/memperjuangkan objek tanah sengketa seolah-olah mengatasnamakan Warsiah," jelasnya. 

Dalam perkara ini, disebutkannya, tergugat Warsiah telah menjadi DPO (Daftar Pencarian Orang) Nomor : DPO/253/IX/2016/Ditreskrimum tertanggal 29 September 2016, yang diduga telah membuat dan atau menggunakan surat palsu yaitu surat keterangan tentang pembagian dan penerimaan tanah/ladang No. 035/Ketj. Medan.Barat/DS/1952 atas nama Hasan tertanggal 21 Desember 1952 yang digunakan mengajukan perkara terhadap objel sertifikat hak milik Nomor : 1271 atas nama Natigor Sipahutar Sp OG ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan. 

Sedangkan Singot Sianturi SH dan Horas Gultom SH mengaku bahwa kliennya sebagai pemberi kuasa masih hidup dan keberadaannya jelas mereka ketahui. "Seratus persen orangnya ada. Untuk dihadirkan dipersidangan nanti kami akan berkoordinasi dulu dengan Warsiah," ungkap Singot memastikan. 

Usai persidangan, Singot Sianturi yang dikonfirmasi tidak banyak memberikan penjelasan kepada wartawan. "Ke kantor aja. Datanya semua ada. Ke kantor aja. Ke kantor aja," kilahnya menjawab pertanyaan wartawan dengan nada terburu-buru.

REDAKSI-SIK

Baca Juga

Komentar