Rakyat Australia Menghendaki Legalisasi Pernikahan Sesama Jenis

Rabu, 15 November 2017 12:40

Sebanyak 61,6 persen persen rakyat Australia yang memberikan suaranya dalam plebisit atau survei menyatakan mendukung legalisasi pernikahan sesama jenis di negara ini.

Tapi hasil yang diumumkan Rabu (15/11/2017) tepat Pukul 10 pagi tersebut bukan akhir dari cerita. Sekarang terserah Parlemen Australia (DPR dan Senat atau Majelis Rendah dan Majelis Tinggi) untuk merespon hasil ini dan memperdebatkan setiap rancangan undang-undang (RUU) terkait.

Kapan hal itu akan terjadi?

Perdana Menteri Malcolm Turnbull menghendaki pernikahan sesama jenis dilegalisasi sebelum Natal tahun ini.

Prosesnya bisa dimulai pada hari Kamis besok, dengan diajukannya dua RUU berbeda ke Senat.

Kedua RUU ini disusun oleh politisi Partai Liberal, namun keduanya memiliki tujuan yang sangat berbeda.

Mengapa dua RUU?

RUU yang disusun Senator Dean Smith dari Partai Liberal dapil Australia Barat mendapat dukungan secara luas.

Banyak yang berpendapat RUU ini memberikan keseimbangan antara membolehkan pasangan sesama jenis untuk menikah dan pada saat bersamaan melindungi kebebasan keagamaan (bagi petugas pernikahan untuk menolak menikahkan mereka). Partai Buruh dan Partai Hijau menyatakan akan mendukungnya.

Tapi RUU yang disusun Senator James Paterson dari Partai Liberal dapil Victoria memberikan aspek "perlindungan" keagamaan lebih besar lagi.

Hal ini memecah kubu Koalisi yang memerintah. Mereka yang mendukung RUU Paterson berpendapat seharusnya bukan hanya petugas keagamaan dan petugas catatan sipil yang boleh keberatan untuk terlibat dalam pernikahan sejenis, namun juga pembuat kue misalnya, yang boleh menolak membuatkan kue bagi pernikahan sejenis.

Dampaknya pada masalah waktu?

PM Turnbull mengatakan bahwa RUU Paterson memiliki sedikit peluang untuk lolos di parlemen.

Jika tidak ada peluang lolos, hal itu bisa dijadikan dasar bagi kalangan konservatif untuk memperumit perdebatan atas RUU Smith dengan mengajukan serangkaian amandemen.

Hal seperti itu bisa membuat tenggat waktu Natal sulit terpenuhi, namun para pendukung perubahan akan melawan taktik penundaan semacam itu.

Bagaimana politisi akan memilih?

Ini permasalahan tersendiri.

Sejumlah politisi telah mengatakan bahwa mereka akan memberikan suaranya dalam voting RUU berdasarkan pada hasil survei secara nasional atau hasil di dapilnya masing-masing.

Anggota parlemen lainnya menyatakan akan memilih berdasar hati nuraninya masing-masing. Dengan kata lain, sekalipun hasil plebisit dimenangkan kubu NO, namun anggota parlemen tersebut tetap akan memilih berdasarkan hati nuraninya.

Simak beritanya dalam Bahasa Inggris di sini.

REDAKSI-MIE

Baca Juga

Komentar