Polri antisipasi reaksi atas revisi PM 32/2016

Selasa, 21 Maret 2017 10:38

Ilustrasi. Ilustrasi.

Pengemudi angkutan konvensional dan juga angkutan online diharapkan menyesuaikan dengan adanya revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, yang diberlakukan 1 April 2017 mendatang.

Demikian disampaikan Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Humas) Polri, Irjen Pol Boy Rafli Amar ketika ditemui wartawan, termasuk Reporter Elshinta Rizkyanto di lobby Mabes Polri, Senin (20/3).

Boy menyatakan, Polri telah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan selaku regulator yang sehubungan dengan transportasi, termasuk bisa mengakomodir peraturan berkaitan dengan transportasi online. 

Polri mengingatkan kepada warga negara untuk tidak melakukan aksi-aksi kekerasan ataupun anarkis berkaitan dengan adanya transportasi online, yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Polri, jelasnya, selalu mengupayakan penyelesaian masalah secara dialog karna semua masyarakat memiliki hak usaha yang sama di wilayah negara Indonesia.

Sementara itu, dengan adanya revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 tahun 2016, lanjut Boy, Polri sudah mengantisipasi kemungkinan terjadi reaksi antara pelaku pengusaha di bidang transportasi.

Polri juga terus memantau dan memonitor dari mulai sosialisasi hingga nanti penerapan aturan tersebut per tanggal 1 April 2017.

Selain itu, Boy sudah berkoordinasi dengan Kapolri untuk mengintruksikan jajarannya agar melakukan langkah-langkah preventif kepada transportasi yang ada di daerah tersebut. Karena nantinya tarif bawah dan tarif atas dari pengemudi online dan pengemudi konvensional akan ditentukan dari pemerintah daerah itu sendiri. 

Penulis: Devi Novitasari

Editor: Dewi Rusiana

REDAKSI-DEN

Baca Juga

Komentar